PERKEMBANGAN PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF DI INDONESIA

Dalam suatu hubungan hukum atau perikatan selalu dimungkinkan terjadi perselisihan di antara para pihak yang pada akhirnya menimbulkan sengketa. Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa. Sumber potensi sengketa dapat berupa masalah perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan lain-lain. Perdagangan merupakan salah satu sektor yang mengalami perkembangan paling pesat dewasa ini sehingga sektor perdagangan dapat dikatakan sebagai sektor yang sangat rawan bagi timbulnya sengketa di antara para pihak.

Sengketa dapat terjadi setiap saat disebabkan oleh keadaan yang sekilas tampak tidak berarti dan kecil sehingga terabaikan atau tanpa diperhitungkan sebelumnya. Sengketa secara umum dapat berkenaan dengan hak-hak, status, gaya hidup, reputasi, atau aspek lain dalam kegiatan perdagangan atau tingkah laku pribadi antara lain:

  1. kenyataan yang mungkin timbul akibat kredibilitas para pihak itu sendiri, atau dari data yang diberikan oleh pihak ketiga termasuk penjelasan-penjelasan tentang kenyataan-kenyataan data tersebut;
  2. masalah hukum yang pada umumnya akibat dari pendapat atau tafsiran penyelesaian sengketa yang diberikan oleh para ahli hukum yang terkait;
  3. akibat perbedaan teknis termasuk perbedaan pendapat dari para ahli teknik dan profesionalisme dari para pihak;
  4. perbedaan pemahaman tentang sesuatu hal yang muncul, misalnya dalam penggunaan kata-kata yang membingungkan atau adanya perbedaan asumsi; dan
  5. perbedaan persepsi mengenai keadilan, konsep keadilan dan moralitas, budaya, nilai-nilai dan sikap.

Dalam hal terjadinya perselisihan atau sengketa, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Dalam praktik, penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui jalur pengadilan kerap menjadi pilihan disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah para pihak yang bersengketa biasanya tidak berorientasi pada pemecahan masalah yang mengedepankan “win-win solution”, melainkan lebih kepada pencarian putusan menang-kalah. Di sisi lain, penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi kurang diminati karena hal tersebut masih belum dipahamai secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum maupun para pihak yang bersengketa. Faktor lain yang juga berpengaruh, dunia peradilan menyuguhkan gaya hidup yang glamour dimana para penegak hukum/pengacara diidentikkan sebagai figur yang mapan dan elit sebagaimana digambarkan dalam berbagai film yang bercerita tentang dunia peradilan. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa peradilan merupakan institusi dengan prestise yang tinggi sehingga mengundang ketertarikan masyarakat untuk berkecimpung dalam dunia peradilan.

Dalam perkembangannya dewasa ini, penyelesaian sengketa di luar pengadilan terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan keuntungan dan kemudahan yang diperoleh dari proses di luar pengadilan serta kesadaran untuk tidak sekedar “memutuskan perkara” dengan berorientasi pada pencarian menang-kalah, melainkan lebih kepada “menyelesaikan perkara” yang berorientasi pada “win-win solution.” Keadilan formal (formal justice) yang diperoleh melalui proses hukum litigatif, yang selama ini menjadi trend sekaligus favorit dalam mencari putusan menang-kalah atas suatu sengketa, perlahan tapi pasti mulai ditinggalkan. Hal ini disebabkan karena sudah bukan rahasia umum lagi jika proses hukum melalui jalur litigasi membutuhkan biaya yang mahal, waktu berkepanjangan, melelahkan, tidak selalu menyelesaikan masalah, dan seringkali terdapat nuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sangat kental dalam putusan yang dihasilkan.

Dari situasi dan kondisi yang demikian, dibutuhkan adanya proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR). Alternative Dispute Resolution (ADR) atau dalam istilah Indonesia lazim disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) pada dasarnya sudah lama dikenal dan dipraktikan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari beragam cara penyelesaian sengketa yang dipraktikan oleh kesatuan masyarakat adat yang tersebar di seluruh penjuru nusantara. Berdasarkan pengamatan F.D. Holeman, prinsip fundamental ADR itu sendiri sebenarnya bersumber dari hukum adat, yaitu prinsip/asas rukun yang unsurnya meliputi:

  1. mengusahakan agar mendapat kesepakatan;
  2. menyelesaikan secara damai;
  3. mencapai persetujuan; dan
  4. mendapat pemecahan.

Sejalan dengan prinsip/asas rukun tersebut, masyarakat hukum adat menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa, yakni musyawarah untuk mufakat yang dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kekeluargaan. Apabila timbul perselisihan di dalam masyarakat adat, anggota masyarakat yang berselisih memilih menyelesaikannya secara adat, yaitu melalui tetua adatnya atau melalui musyawarah. Tetua adat biasanya memberikan nasehat dan pendapat bagaimana sebaiknya perselisihan itu diselesaikan dan mengutuhkan kembali hubungan kekeluargaan atau silaturahmi yang retak akibat perselisihan. Penyelesaian sengketa secara adat inilah yang menjadi benih dari tumbuh-kembangnya ADR di Indonesia.

download versi lengkap dalam format pdf.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: