REVITALISASI HUKUM DASAR PEREKONOMIAN NASIONAL DALAM HUKUM PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

Posted in hukum administrasi negara, hukum internasional on October 11, 2009 by irfaninurfaqih

Perekonomian global menuntut adanya sikap keterbukaan Indonesia terhadap pihak asing dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam kebijakan penanaman modal. Di sisi lain, kepentingan dan kedaulatan ekonomi nasional harus menjadi tumpuan utama dalam setiap kebijakan di bidang perekonomian. Untuk menemukan jalan keluar atas polemik ini, kebijakan penanaman modal asing di Indonesia tentunya harus dikembalikan kepada hukum dasar (grundnorm) perekonomian nasional sebagaimana digariskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 UUD RI Tahun 1945 memiliki tujuan yang ideal untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional.

Di tengah gencarnya promosi Pemerintah Indonesia kepada investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, hukum penanaman modal asing di Indonesia masih diliputi oleh perdebatan krusial terkait arah kebijakan penanaman modal asing sebagai bagian dari kebijakan perekonomian nasional. Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dinilai oleh berbagai golongan sebagai produk hukum yang sangat kental dengan nuansa kapitalisme dan liberalisme yang tidak sejalan dengan hukum dasar perekonomian nasional. Tidak sedikit pula yang berpandangan ekstrim bahwa hukum penanaman modal asing di Indonesia dewasa ini semakin membuka ruang imperialisme ekonomi modern. Tulisan ini akan mencoba mengkaji mengenai arah kebijakan penanaman modal asing di Indonesia sebagaimana tercermin dalam Peraturan Perundang-undangan dari masa ke masa dikaitkan dengan hukum dasar perekonomian nasional.

download

Advertisements

PERKEMBANGAN PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF DI INDONESIA

Posted in hukum administrasi negara on July 1, 2009 by irfaninurfaqih

Dalam suatu hubungan hukum atau perikatan selalu dimungkinkan terjadi perselisihan di antara para pihak yang pada akhirnya menimbulkan sengketa. Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa. Sumber potensi sengketa dapat berupa masalah perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan lain-lain. Perdagangan merupakan salah satu sektor yang mengalami perkembangan paling pesat dewasa ini sehingga sektor perdagangan dapat dikatakan sebagai sektor yang sangat rawan bagi timbulnya sengketa di antara para pihak.

Sengketa dapat terjadi setiap saat disebabkan oleh keadaan yang sekilas tampak tidak berarti dan kecil sehingga terabaikan atau tanpa diperhitungkan sebelumnya. Sengketa secara umum dapat berkenaan dengan hak-hak, status, gaya hidup, reputasi, atau aspek lain dalam kegiatan perdagangan atau tingkah laku pribadi antara lain:

  1. kenyataan yang mungkin timbul akibat kredibilitas para pihak itu sendiri, atau dari data yang diberikan oleh pihak ketiga termasuk penjelasan-penjelasan tentang kenyataan-kenyataan data tersebut;
  2. masalah hukum yang pada umumnya akibat dari pendapat atau tafsiran penyelesaian sengketa yang diberikan oleh para ahli hukum yang terkait;
  3. akibat perbedaan teknis termasuk perbedaan pendapat dari para ahli teknik dan profesionalisme dari para pihak;
  4. perbedaan pemahaman tentang sesuatu hal yang muncul, misalnya dalam penggunaan kata-kata yang membingungkan atau adanya perbedaan asumsi; dan
  5. perbedaan persepsi mengenai keadilan, konsep keadilan dan moralitas, budaya, nilai-nilai dan sikap.

Dalam hal terjadinya perselisihan atau sengketa, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Dalam praktik, penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui jalur pengadilan kerap menjadi pilihan disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah para pihak yang bersengketa biasanya tidak berorientasi pada pemecahan masalah yang mengedepankan “win-win solution”, melainkan lebih kepada pencarian putusan menang-kalah. Di sisi lain, penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi kurang diminati karena hal tersebut masih belum dipahamai secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum maupun para pihak yang bersengketa. Faktor lain yang juga berpengaruh, dunia peradilan menyuguhkan gaya hidup yang glamour dimana para penegak hukum/pengacara diidentikkan sebagai figur yang mapan dan elit sebagaimana digambarkan dalam berbagai film yang bercerita tentang dunia peradilan. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa peradilan merupakan institusi dengan prestise yang tinggi sehingga mengundang ketertarikan masyarakat untuk berkecimpung dalam dunia peradilan.

Dalam perkembangannya dewasa ini, penyelesaian sengketa di luar pengadilan terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan keuntungan dan kemudahan yang diperoleh dari proses di luar pengadilan serta kesadaran untuk tidak sekedar “memutuskan perkara” dengan berorientasi pada pencarian menang-kalah, melainkan lebih kepada “menyelesaikan perkara” yang berorientasi pada “win-win solution.” Keadilan formal (formal justice) yang diperoleh melalui proses hukum litigatif, yang selama ini menjadi trend sekaligus favorit dalam mencari putusan menang-kalah atas suatu sengketa, perlahan tapi pasti mulai ditinggalkan. Hal ini disebabkan karena sudah bukan rahasia umum lagi jika proses hukum melalui jalur litigasi membutuhkan biaya yang mahal, waktu berkepanjangan, melelahkan, tidak selalu menyelesaikan masalah, dan seringkali terdapat nuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sangat kental dalam putusan yang dihasilkan.

Dari situasi dan kondisi yang demikian, dibutuhkan adanya proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR). Alternative Dispute Resolution (ADR) atau dalam istilah Indonesia lazim disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) pada dasarnya sudah lama dikenal dan dipraktikan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari beragam cara penyelesaian sengketa yang dipraktikan oleh kesatuan masyarakat adat yang tersebar di seluruh penjuru nusantara. Berdasarkan pengamatan F.D. Holeman, prinsip fundamental ADR itu sendiri sebenarnya bersumber dari hukum adat, yaitu prinsip/asas rukun yang unsurnya meliputi:

  1. mengusahakan agar mendapat kesepakatan;
  2. menyelesaikan secara damai;
  3. mencapai persetujuan; dan
  4. mendapat pemecahan.

Sejalan dengan prinsip/asas rukun tersebut, masyarakat hukum adat menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa, yakni musyawarah untuk mufakat yang dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kekeluargaan. Apabila timbul perselisihan di dalam masyarakat adat, anggota masyarakat yang berselisih memilih menyelesaikannya secara adat, yaitu melalui tetua adatnya atau melalui musyawarah. Tetua adat biasanya memberikan nasehat dan pendapat bagaimana sebaiknya perselisihan itu diselesaikan dan mengutuhkan kembali hubungan kekeluargaan atau silaturahmi yang retak akibat perselisihan. Penyelesaian sengketa secara adat inilah yang menjadi benih dari tumbuh-kembangnya ADR di Indonesia.

download versi lengkap dalam format pdf.

PEMBARUAN HUKUM KONTRAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN DITETAPKANNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN STATUTE OF THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW

Posted in hukum internasional on July 1, 2009 by irfaninurfaqih

Hukum kontrak merupakan bidang hukum yang sangat penting di era globalisasi terutama dalam mendukung kegiatan di sektor perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Menyatukan hubungan antara para pihak dalam lingkup internasional bukanlah persoalan yang sederhana. Hal ini menyangkut perbedaan sistem, paradigma, dan aturan hukum yang berlaku sebagai suatu aturan yang bersifat memaksa untuk dipatuhi oleh para pihak di masing-masing negara. Menurut Rene David dalam bukunya Major Legal System in The World Today, penelitian secara mondial dengan cara perbandingan hukum memperlihatkan gambaran sebagai berikut.

  1. Sistem hukum Romawi Jerman (Romano Jerman) yang lazim dikenal dengan Civil Law dianut oleh negara Eropa Kontinental.
  2. Sistem hukum Common Law yang dianut oleh negara Anglo Saxon.
  3. Sistem hukum sosialis.
  4. Sistem hukum berdasarkan agama dan hukum kebiasaan (adat).

Di samping itu dikenal pengelompokan sistem hukum perdata di dunia sebagai berikut.

  1. Sistem hukum perdata dalam keluarga hukum Romawi.
  2. Sistem hukum perdata dalam keluarga hukum Jerman.
  3. Sistem hukum perdata dalam keluarga hukum Skandinavia.
  4. Sistem hukum perdata dalam keluarga hukum Common Law.
  5. Sistem hukum perdata dalam keluarga hukum Sosialis.
  6. Sistem hukum perdata dalam keluarga hukum Timur Jauh.
  7. Sistem hukum perdata dalam keluarga hukum Islam.
  8. Sistem hukum perdata dalam keluarga hukum Hindu.

Pengelompokan ini disusun oleh Zweigert dan Kotz, sedangkan Arminjon menganut pengelompokan yang sama dengan Zweigert dan Kotz namun tidak menyebut keluarga hukum Timur Jauh.
Perbedaan sistem hukum perdata sebagaimana disebutkan di atas memberikan pengaruh yang signifikan kepada masing-masing negara dalam pembentukan hukum (undang-undang) yang mengatur mengenai kontrak baik dari aspek formil maupun materiilnya. Hukum kontrak pada kenyataanya sangat beragam karena adanya perbedaan sistem hukum di masing-masing negara tersebut. Kalaupun ada persamaan, hanya terkait dengan prinsip-prinsip umum yang belum dapat diaplikasikan secara nyata sebagai pedoman dalam pembentukan kontrak internasional yang lingkup objeknya begitu luas, sedangkan aturan-aturan yang sifatnya substantif berbeda di masing-masing negara. Kondisi seperti ini tentunya tidak kondusif bagi aktivitas dunia bisnis internasional. Adanya perbedaan aturan di masing-masing negara akan menghambat terlaksananya transaksi bisnis internasional yang menghendaki kecepatan dan kepastian.

Indonesia, ditinjau dari aspek historis berada pada rumpun sistem hukum Civil Law yang dibawa oleh Belanda pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Hukum kolonial pemerintahan Hindia Belanda berlaku sebagai hukum nasional berdasarkan asas konkordansi melalui Pasal II Aturan Peralihan yang telah diamandemen menjadi Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun seiring dengan perkembangan situasi, kondisi, dan kebutuhan yang nyata dalam kehidupan bernegara dewasa ini, kaidah-kaidah sistem hukum Civil Law dirasakan sudah tidak diterapkan secara utuh. Kaidah hukum Common Law dan kaidah hukum Islam saat ini sudah banyak mempengaruhi pembangunan hukum di Indonesia.
Namun demikian, aturan umum mengenai hukum kontrak masih berpedoman pada aturan yang merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) atau Burgerlijk Wetboek (BW) khususnya Buku III tentang Perikatan. Belanda sendiri, sebagai negara yang membawa BW ke Indonesia sudah mengganti dengan yang baru, yaitu Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) yang muatannya sudah sangat berbeda dengan BW. NBW yang saat ini berlaku di belanda sebagai The Dutch Civil Code sudah jauh lebih maju baik dari segi substansi maupun sistematika sebagai koreksi atas kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam BW. Hal ini memang sudah disadari dengan adanya penyusunan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (RUU KUHPerd) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM. Melalui Surat Keputusan No. PPE.232.PP.01.02 Tahun 2008, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah membentuk Panitia Penyusunan RUU KUHPerd. Panitia beranggotakan 22 orang, diketuai Elyana Tanzah. Selain berasal dari internal Direktorat Peraturan Perundang-Undangan Dephukham, anggota tim juga melibatkan akademisi seperti Rosa Agustina, notaris A. Partomuan Pohan, serta mantan hakim agung Arbijoto dan J Johansyah. Panitia Penyusunan RUU KUHPerd sudah menyampaikan laporan akhir kepada Menteri Hukum dan HAM pada penghujung tahun 2008 lalu. Sejauh ini, bagian yang sudah tersusun adalah Buku I tentang Orang.

Pembahasan yang dilakukan oleh Panitia Penyusunan RUU KUHPerd belum sampai pada pembahasan Buku III tentang Perikatan. Tentunya pembahasan tersebut harus dilakukan secepatnya mengingat tuntutan akan aktivitas perdagangan dan bisnis internasional yang semakin pesat. Kegiatan bisnis atau perdagangan internasional baik yang dilakukan oleh negara maupun pihak swasta di Indonesia harus terus berjalan dan tidak bisa menunggu pembahasan RUU tersebut. Kenafian payung hukum atau aturan hukum kontrak dalam konteks hukum kontrak internasional akan menimbulkan kerugian bagi negara maupun pihak swasta di Indonesia sendiri. Apalagi pada tanggal 2 September 2008 Indonesia sudah mengesahkan Statuta UNIDROIT dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Statute of The International Institute For The Unification of Private Law. Perpres tersebut telah membuka lebar pintu harmonisasi hukum bagi Indonesia dalam konteks hukum kontrak internasional untuk menghilangkan hambatan pelaksanaan perdagangan dan transaksi bisnis internasional.

Dari uraian latar belakang permasalahan ini, tentunya kajian pembaruan hukum kontrak/perjanjian di indonesia sebagai upaya peningkatan perdagangan dan transaksi bisnis internasional merupakan hal yang menarik untuk dibahas, dikaitkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Statute of The International Institute for The Unification of Private Law (Statuta Lembaga Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata).

download versi lengkap dalam format pdf.

PERMASALAHAN ARBITRASE DI INDONESIA (KRITISI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA)

Posted in hukum administrasi negara on June 30, 2009 by irfaninurfaqih

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada tanggal 12 Agustus 1999, Indonesia memiliki perangkat hukum yang secara khusus mengatur mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan, khususnya Arbitrase. Undang-Undang ini merupakan produk hukum yang telah dinanti oleh banyak pihak. Usaha pembentukan Undang-Undang ini dilakukan sejak tahun 1980-an oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang waktu itu mengajukan draft RUU Perdagangan Indonesia yang salah satu bagiannya mengatur tentang arbitrase. Namun usaha tersebut kandas di tengah jalan karena masih ada undang-undang bidang ekonomi lain yang dipandang lebih penting untuk segera disahkan.

Sebelum UU No. 30 Tahun 1999 disahkan, ketentuan tentang arbitrase sebagai salah satu bentuk pilihan penyelesaian sengketa tercantum dalam Pasal 615 s.d. Pasal 651 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), yang merupakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHA Perdata) untuk penduduk Indonesia yang berasal dari golongan Eropa atau yang disamakan dengan mereka. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda terdapat pembagian tiga kelompok penduduk dengan sistem hukum dan lingkungan peradilan yang berbeda, yaitu untuk golongan Bumiputera (penduduk pribumi) berlaku hukum Adat dengan pengadilan Landraad dan hukum acaranya Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesich Reglement (HIR), dan untuk Golongan Timur Asing dan Eropa berlaku Burgerlijke Wetboek atau BW (KUH Perdata), dan Wetboek van Koophandel atau WvK (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dengan hukum acaranya Rv. Ketentuan arbitrase secara implisit juga terdapat dalam Pasal 377 HIR dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rechtsreglement Buitengewesten yang disingkat (RBg). Dengan disahkannya UU No. 30 Tahun 1999, berdasarkan pada Pasal 81, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement of de Rechtsvodering, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglement Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglement Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227) dinyatakan tidak berlaku.

Sebelum disahkannya UU No. 30 Tahun 1999, pada dasarnya sudah ada pengakuan terhadap arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini dapat ditemukan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Di samping Peradilan Negara, tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan badan peradilan Negara. Penyelesaian perkara di luar Pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrage) tetap diperbolehkan. Akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh ijin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.”

Di samping itu, Pemerintah juga telah meratifikasi 2 (dua) konvensi yang mengatur mengenai arbitrase, yaitu:

  1. Konvensi NewYork (Convention of the Recognition and Enforcement of Foreign Arbital Award) melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Convention On The Recognition And Enforcement Of Foreign Arbital Awards, yang telah ditandatangani di New York pada Tanggal 10 Juni 1958 dan telah mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959, dimana segala putusan arbitrase internasional, yang diputuskan oleh lembaga arbitrase internasional di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, diakui dan dapat dilaksanakan eksekusinya dengan memperhatikan asas resiprositas (asas timbal-balik); serta
  2. Konvensi tentang Penyelesaian Antar-Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal (Convention on the Settelement of Investment Dispute Between State and National of Order State – ICSID) yang telah diratifikasi pada tahun 1968 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warganegara Asing Mengenai Penanaman Modal.

Di samping konvensi tersebut, sebenarnya terdapat juga aturan arbitrase berupa model law yang dikeluarkan oleh United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) yaitu The UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration of 1985 yang telah amandemen pada tahun 2006. Model Law UNCITRAL ini sudah banyak diadopsi oleh banyak negara dari seluruh benua yang ada di dunia sebagai aturan hukum atau undang-undangnya. Sayangnya ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 1990 lebih kepada perpanjangan dari Rv dan aturan-aturan yang dikembangkan sebelum arbitrase dikenal di Indonesia.

Dalam perjalanan berlakunya UU No. 30 Tahun 1990 yang sudah hampir mencapai 10 (sepuluh tahun) pada tanggal 12 Agustus 2009 nanti, semakin ditemukan permasalahan yang timbul dari pengaturan Undang-Undang tersebut. Tulisan ini akan membahas mengenai permasalahan tersebut baik dalam konteks pelaksanaan arbitrase di Indonesia maupun dalam kaitannya dengan pelaksanaan putusan lembaga arbitrase internasional.

download versi lengkap dalam format pdf.