PERMASALAHAN ARBITRASE DI INDONESIA (KRITISI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA)

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada tanggal 12 Agustus 1999, Indonesia memiliki perangkat hukum yang secara khusus mengatur mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan, khususnya Arbitrase. Undang-Undang ini merupakan produk hukum yang telah dinanti oleh banyak pihak. Usaha pembentukan Undang-Undang ini dilakukan sejak tahun 1980-an oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang waktu itu mengajukan draft RUU Perdagangan Indonesia yang salah satu bagiannya mengatur tentang arbitrase. Namun usaha tersebut kandas di tengah jalan karena masih ada undang-undang bidang ekonomi lain yang dipandang lebih penting untuk segera disahkan.

Sebelum UU No. 30 Tahun 1999 disahkan, ketentuan tentang arbitrase sebagai salah satu bentuk pilihan penyelesaian sengketa tercantum dalam Pasal 615 s.d. Pasal 651 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), yang merupakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHA Perdata) untuk penduduk Indonesia yang berasal dari golongan Eropa atau yang disamakan dengan mereka. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda terdapat pembagian tiga kelompok penduduk dengan sistem hukum dan lingkungan peradilan yang berbeda, yaitu untuk golongan Bumiputera (penduduk pribumi) berlaku hukum Adat dengan pengadilan Landraad dan hukum acaranya Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesich Reglement (HIR), dan untuk Golongan Timur Asing dan Eropa berlaku Burgerlijke Wetboek atau BW (KUH Perdata), dan Wetboek van Koophandel atau WvK (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dengan hukum acaranya Rv. Ketentuan arbitrase secara implisit juga terdapat dalam Pasal 377 HIR dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rechtsreglement Buitengewesten yang disingkat (RBg). Dengan disahkannya UU No. 30 Tahun 1999, berdasarkan pada Pasal 81, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement of de Rechtsvodering, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglement Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglement Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227) dinyatakan tidak berlaku.

Sebelum disahkannya UU No. 30 Tahun 1999, pada dasarnya sudah ada pengakuan terhadap arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini dapat ditemukan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Di samping Peradilan Negara, tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan badan peradilan Negara. Penyelesaian perkara di luar Pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrage) tetap diperbolehkan. Akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh ijin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.”

Di samping itu, Pemerintah juga telah meratifikasi 2 (dua) konvensi yang mengatur mengenai arbitrase, yaitu:

  1. Konvensi NewYork (Convention of the Recognition and Enforcement of Foreign Arbital Award) melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Convention On The Recognition And Enforcement Of Foreign Arbital Awards, yang telah ditandatangani di New York pada Tanggal 10 Juni 1958 dan telah mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959, dimana segala putusan arbitrase internasional, yang diputuskan oleh lembaga arbitrase internasional di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, diakui dan dapat dilaksanakan eksekusinya dengan memperhatikan asas resiprositas (asas timbal-balik); serta
  2. Konvensi tentang Penyelesaian Antar-Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal (Convention on the Settelement of Investment Dispute Between State and National of Order State – ICSID) yang telah diratifikasi pada tahun 1968 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warganegara Asing Mengenai Penanaman Modal.

Di samping konvensi tersebut, sebenarnya terdapat juga aturan arbitrase berupa model law yang dikeluarkan oleh United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) yaitu The UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration of 1985 yang telah amandemen pada tahun 2006. Model Law UNCITRAL ini sudah banyak diadopsi oleh banyak negara dari seluruh benua yang ada di dunia sebagai aturan hukum atau undang-undangnya. Sayangnya ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 1990 lebih kepada perpanjangan dari Rv dan aturan-aturan yang dikembangkan sebelum arbitrase dikenal di Indonesia.

Dalam perjalanan berlakunya UU No. 30 Tahun 1990 yang sudah hampir mencapai 10 (sepuluh tahun) pada tanggal 12 Agustus 2009 nanti, semakin ditemukan permasalahan yang timbul dari pengaturan Undang-Undang tersebut. Tulisan ini akan membahas mengenai permasalahan tersebut baik dalam konteks pelaksanaan arbitrase di Indonesia maupun dalam kaitannya dengan pelaksanaan putusan lembaga arbitrase internasional.

download versi lengkap dalam format pdf.

About these ads

One Response to “PERMASALAHAN ARBITRASE DI INDONESIA (KRITISI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA)”

  1. go ifan!!!! wish u all the luck brother…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: